Janji Kampanye, Utang yang ( Harus ) Dibayar

Menyejahterakan kota dan warganya merupakan inti kampanye paslon (pasangan calon) Kepala Daerah. hal ini tersaksikan dari visi misi mereka. Terefleksikan saat mereka berkampanye.

Meningkatan kesejahteraan (atau lebih) dalam semua aspek kehidupan merupakan tema kampanye yang strategis. Tema universal yang selalu diusung para calon pemimpin rakyat dalam tingkatan apapun di seluruh dunia. Tidak terkecuali di negara maju sekalipun, yang rakyatnya sudah sejahtera kehidupan perekonomian maupun kemakmuran jaminan sosialnya.

Ya, janji menyejahterakan kehidupan dan penghidupan rakyat merupakan tema kampanye yang strategis. Tema yang mampu menyentuh warga masyarakat strata manapun. Lebih-lebih warga yang secara ekonomis memang berada dalam tataran prasejahtera (yang untuk mencukupi kebutuhan dasarnya harus banting tulang tak peduli waktu).

Menjadi pertanyaan, apakah para paslon Kepala daerah memutuskan untuk mengangkat visi dan misi yang bertema menyejahterakan rakyat itu (setelah melakukan semacam survei) ? Atau karena dorongan instink semata sehingga menjadi beranam sekedar wacana ? Pertanyaan demikian kiranya patut dikedepankan karena janji (kampanye) adalah utang. Janji yang diucapkan masing-masing paslon yang harus diupayakan pemenuhannya melalui program-program kerja yang riil bila terpilih nantinya. Sebab bila tidak ?

Mulutmu harimaumu, kata pepatah bijak. Visi dan misi yang tidak membumi, tidak riil ( sehingga sulit diaplikasikan dalam program kerja dan kinerja secara riil pula) justru akan menjadi bumerang. Bukan hanya ditagih, tetapi rakyat akan dapat menjadikannya mesiu yang mampu memicu ketegangan politik dan sosial dengan pemimpin daerahnya.

Masyarakat adalah warga kota yang relatif berpendidikan menengah ke atas. Rakyat yang kritis ( kadang merasa perlu  bersikap reaktif) bila hak-hak kehidupan dan penghidupannya tidak terpenuhi. Apalagi bila hak-hak dasar untuk berkehidupan dan berpeng-hidupan yang lebih sejahtera itu pernah dijanjikan dalam Pemilukada.